Oleh: Fatimah
Sejak kecil, aku yang tumbuh dalam lingkungan Muslim konservatif tentunya sudah sangat familiar dengan praktik sunat. Namun, ketika mulai beranjak dewasa, aku mulai mempertanyakan praktik tersebut karena ada satu hal yang cukup mengusik pikiranku, yaitu alasan di baliknya.
Ketika sunat laki-laki kerap dijelaskan melalui alasan kebersihan dan manfaat seksual saat dewasa, sunat perempuan justru dibenarkan oleh masyarakat sebagai cara untuk mengendalikan hasrat seksualnya. Ada kepercayaan bahwa perempuan yang tidak disunat akan tumbuh menjadi binal, gatal, genit atau hiperseksual. Praktik sunat perempuan dinilai perlu oleh masyarakat untuk meredam hasrat seksual, dengan tujuan mencegah hubungan seksual sebelum menikah serta menjamin kesetiaan perempuan kepada suaminya kelak.
Sunat perempuan bahkan bukan lagi hanya tentang sebuah prosedur medis, tetapi juga bagaimana norma gender bekerja di baliknya, yaitu ketika perempuan dipandang seksualitasnya perlu diawasi dan dikendalikan. Ironisnya, pengendalian seksualitas perempuan bahkan dimulai saat perempuan masih bayi sebelum ia memahami apa itu seksualitas.
Alasan tersebut menyisakan pertanyaan yang terus mengusik pikiranku: mengapa tubuh perempuan dianggap perlu dikendalikan bahkan sejak ia masih bayi, ketika ia belum mengenali seksualitasnya sendiri? Mengapa kekhawatiran terhadap perilaku seksual perempuan di masa depan justru dijadikan alasan untuk melakukan tindakan terhadap tubuhnya sejak kecil?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian mendorongku untuk mempelajari sunat perempuan lebih jauh, hingga akhirnya menjadikannya sebagai topik skripsiku.
Dalam proses inilah aku mengenal istilah Female Genital Mutilation (FGM). World Health Organization (WHO) mendefinisikan FGM sebagai “semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau keseluruhan alat kelamin eksternal perempuan atau prosedur lain ke organ genital perempuan untuk alasan-alasan budaya atau alasan non-medis.” Di Indonesia sendiri, Komnas Perempuan menyebut praktik FGM sebagai Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau di masyarakat lebih dikenal dengan istilah Sunat Perempuan atau Khitan Perempuan. Istilah FGM ini ternyata tidak hanya merujuk pada pemotongan genital perempuan dalam bentuk yang ekstrem seperti yang selama ini dipahami masyarakat.
Secara umum, FGM ternyata memiliki empat tipe yang di antaranya adalah tipe I atau klitoridektomi, tipe II atau eksisi, tipe III atau infibulasi, dan juga terdapat tipe IV atau unclassified yang mencakup berbagai prosedur lain yang dilakukan terhadap genital perempuan untuk tujuan non-medis, seperti menusuk, menindik, menggunting, dan berbagai bentuk pelukaan lainnya.
Pemahaman mengenai spektrum ini menjadi penting ketika membahas sunat perempuan di Indonesia. Banyak masyarakat menganggap praktik sunat perempuan di Indonesia bukan bentuk FGM karena dinilai tidak seberbahaya atau merusak secara fisik jika dibandingkan dengan praktik di Afrika. Padahal, bahkan jika hanya memahami definisi FGM yang dikeluarkan oleh WHO, maka jelas bahwa berbagai prosedur yang dilakukan terhadap genital perempuan untuk tujuan non-medis termasuk dalam bentuk FGM.
Ada berbagai alasan praktik FGM terus dilakukan di Indonesia mulai dari tradisi, agama maupun kepercayaan, anggapan mengenai kebersihan, juga alasan yang berkaitan dengan seksualitas di mana ini yang paling menggangguku. Pembicaraan mengenai sunat perempuan sering kali berhenti pada seberapa banyak bagian genital yang dihilangkan dan seberapa parah luka yang ditimbulkan. Ketika prosedurnya dianggap ringan dan hanya dilakukan dengan melukai sedikit organ genitalia anak perempuan, prosedur tersebut dianggap aman dan tidak berbahaya bahkan dianggap bukan bagian dari FGM.
Padahal, FGM sama sekali tidak memiliki manfaat bagi kesehatan perempuan. Sebaliknya, menurut WHO, tindakan terhadap jaringan genital yang sehat dapat membawa berbagai risiko kesehatan, mulai dari rasa sakit, pendarahan, infeksi, hingga masalah buang air kecil. FGM juga berisiko menimbulkan komplikasi jangka panjang terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, seperti penurunan respons dan kepuasan seksual akibat pemotongan struktur sensitif seperti glans klitoris. Luka yang tidak dirawat dengan baik juga dapat mengakibatkan terbentuknya jaringan keloid yang nantinya dapat menimbulkan nyeri bila tersentuh maupun saat berhubungan seksual. Selain itu, pengalaman menjalani FGM juga dapat menimbulkan dampak psikologis apabila dilakukan dengan paksaan.
Berbeda dengan sunat laki-laki yang memberikan manfaat kebersihan dan dibebaskan dari kontrol dorongan seksual, FGM justru ditujukan untuk menekan hasrat seksual perempuan demi kesucian dan keperawanan. Tuntutan agar anak perempuan “menjadi anak yang baik” secara tidak langsung mengisyaratkan stereotip bahwa perempuan lahir dengan sifat bawaan yang buruk—yakni dorongan seksual yang tinggi—sehingga memerlukan tindakan khusus untuk mengendalikannya. Ini adalah bentuk pelabelan patriarkal yang memposisikan perempuan sebagai makhluk kelas dua yang tidak berhak atas ekspresi seksualnya sendiri.
Secara medis, hasrat seksual pun sebenarnya sama sekali tidak dikendalikan oleh organ genitalia, melainkan oleh hipotalamus di otak. Dengan demikian, menjalani prosedur FGM sebenarnya tidak dapat mengendalikan hasrat seksual perempuan. Berdasarkan hal tersebut, praktik FGM tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan gender, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari diskriminasi yang merugikan perempuan sebab tidak memiliki alasan medis dan berbahaya bagi tubuh.
Mengontrol seksualitas seseorang dengan cara melakukan praktik tradisional berbahaya seperti FGM hanya merupakan mitos dan kebohongan belaka yang dipercayai oleh masyarakat secara turun-temurun dan melanggengkan norma diskriminatif terhadap perempuan. Karena itu, seharusnya ukuran persoalannya bukan semata-mata seberapa banyak jaringan genital yang dihilangkan, melainkan apakah tindakan tersebut memiliki indikasi medis serta bagaimana dampaknya terhadap kesehatan dan hak-hak perempuan. Membicarakan sunat perempuan berarti membuka ruang untuk mempertanyakan norma yang selama ini dianggap wajar, memahami mengapa praktik itu terus berlangsung, dan menyadari bagaimana keyakinan yang mendasarinya dapat merugikan perempuan.
***
Fatimah adalah seorang perempuan muda yang bekerja sebagai Staf Divisi Layanan Bantuan Hukum di YLBH APIK Sulawesi Tengah.
